ANTARA PELUANG DAN KETIMPANGAN: Digitalisasi Pariwisata dan Nasib Wisata Lokal di Indonesia

Bayangkan ada sebuah desa di pesisir Lampung yang memiliki pantai dengan air jernih serta budaya masyarakat nelayan yang masih sangat terjaga. Akan tetapi, jejak keberadaan tempat ini sama sekali tidak bisa ditemukan di internet. Tidak ada informasi mengenai lokasi,nomor telepon maupun foto-foto keindahannya yang tersebar di media sosial. Bahkan tidak ada fasilitas pemesana tempat tinggal atau kunjungan secara daring. Padahal , di masa kini , hampir semua wisatawan menggunakan telepon genggam untuk mengatur rencana perjalanan dan memesan tempat menginap jauh sebelum mereka berangkat. Akibatnya, desa tersebut seolah tidak tercantum dalam peta pariwisata digital Indonesia.

Hal ini menggambarkan sisi lain dari perkembangan digitalisasi sektor pariwisata di Indonesia, berbagai laporan resmi kerap memuji keberhasilan secara umum, seperti perbaikan posisi Indonesia di tingkat dunia atau catatan jumlah kedatangan wisatawan asing yang terus bertambah. Namun, di balik pencapaian tersebut, masih banyak pelaku dan wilayah pengelola pariwisata di dalam negeri yang belum tersentuh oleh perubahan dan kemajuan teknologi ini.

Ketimpangan ini bukan sekedar soal keterlambatan teknis , melainkan mencerminkan persoalan struktual yang lebih dalam: distribusi akses, kapasitas sumber daya manusia , dan orientasi kebijakan.

Analisis difokuskan pada dua pertanyaan utama: pertama, seberapa besar pengaruh penerapan sistem digital terhadap peningkatan jumlah kunjungan dan perkembangan sektor pariwisata di Indonesia? Kedua , kelompok atau daerah mana saja yang belum menikmati manfaat dari transformasi ini, dan apa alasan di baliknya? . Temuan dan jawaban atas kedua pertanyaan tersebut diharapkan dapat memperkaya pembahasan, sehingga arah pengembagan serta kebijakan pariwisata digital ke depan dapat disusun secara menyeluruh. 

Gelombang Digital yang Mengubah Peta Wisata

Digitalisasi memberikan warna baru pada industri pariwisata Indonesia. Dalam Travel and Tourism Development Index (TTDI) 2024 dirilis World Economic Forum, Indonesia menempati posisi ke-22 dari 119 negara naik signifikan dari posisi ke-36 pada periode sebelumnya. Capaian ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan skor tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar 4,5 persen, melampaui Malaysia (35), Thailand (47), dan Vietnam (59) dalam indeks yang sama (World Economic Forum, 2024). Momentum itu juga tercermin dari angka kunjungan. BPS mencatat total wisatawan mancanegara pada 2024 mencapai 13,9 juta orang, rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan pertumbuhan 20,17 persen dibanding 2023 (BPS, 2025). Sementara dari sisi penerimaan, sektor pariwisata di perkirakan menyumbang devisa sebesar USD 16,7 miliar sepanjang tahun yang sama tumbuh 19,3 persen dibanding tahun sebelumnya (Kementerian Pariwisata, 2025). Dibalik angka-angka itu sistem reservasi daring, pembayaran digital, dan promosi berbasis media sosial memainkan peran yang tidak kecil. Pemerintah turut mendorong transformasi lewat program Tourism 5.0 yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, sistem reservasi terpadu, dan pemasaran berbasis data. Di level daerah, inisiatif seperti Visiting Jogja, Amazing Sleman, Jelajah Bantul, dan PesonaKU-Kulonprogo jadi contoh bagaimana ekosistem informasi wisata yang terintegrasi bisa memperluas jangkauan destinasi kepada wisatawan.

UMKM Naik Kelas Lewat Platform Digital

dampak nyata dari digitalisasi yaitu terbuka nya akses pasar yang lebih luas untuk pelaku wisata berskala kecil. Platform digitallokal seperti Atourin, Pigijo, dan Thrillout memungkinkan pemandu wisata independen, pengelola homestay, sampai pengrajin lokal untuk menawarkan jasa mereka langsung kepada wisatawan tanpa harus melewati agen perjalanan konvensional yang selama ini menjadi penjaga gerbang atau gatekeeper industri.

Direktur PT Atourin Teknologi Nusantara, Reza Permadi, menyatakan kalau teknologi aplikasi mobile dan sistem pemesanan daring tidak hanya mendongkrak efisiensi operasional, tapi juga memperkuat daya saing pelaku industri pariwisata, termasuk yang berskala kecil dan menengah. Pandangan ini sejalan dengan temuan Oktafiani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa literasi digital yang memadai dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Media sosial khususnya tiktok dan instagram turut berperan dalam fenomena viralitas destinasi yang sebelumnya nyaris tidak dikenal.Sebuah desa terpencil bisa tiba-tiba ramai dikunjungi setelah satu konten pendek menyebar luas. Fenomena menunjukkan bahwa transformasi digital, bila dimanfaatkan secara tepat, punya potensi nyata untuk mendistribusi arus wisatawan secara lebih rata melampaui destinasi utama yang sudah lwbih padat.

Sisi Gelap yang Jarang Dibicarakan: Ketimpangan Digital

selain memberikan manfaat. Digitalisasi juga memberikan tantangan yang tidak dapat diabaikan, salah satu tantangan besarnya adalah kesenjangan dalam pehamahan digital dan keterbatasan akses teknologi yang masih dialami oleh banyak pelaku wisata lokal. Andriana dan Setiawan (2025) menjelaskan bahwa kondisi ini bisa memperlebar ketimpangan manfaat yang diperolah dari proses digitalisasi.

Dari banyaknya destinasi wisata kecil, pemanfaatan teknologi masih terbatas pada penggunaan media sosial yang sederhana dan belum dikelola dengan optimal. Padahal, digitalisasi yang efektif memerlukan dukungan dari sistem yang terintregasi, bisa dari promosi, reservasi hingga pengelolaan data wisatawan. Selain itu, infrasruktur digital juga belum merata. Hapiz et al (2025) mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses tranformasi digital, yaitu rendahnya dalam pemahaman digital, jaringan yang terbatas dan minimnya dukungan dana. Kondisi ini menyebabkan berbagai kendala, seperti data kunjungan yang kurang tepat, rendahnya koolaborasi antar destinasi.

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat atau akses internet, tapi juga menyangkut kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Menurut Yuliana dan Natalia (2025), literasi digital yang rendah terutama generasi tua dan pelaku UMKM masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program digitalisasi.

Ni Nyoman Trisnawati dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan regulasi dan pemerataan akses, sementara sektor swasta dapat berkontribusi melalui inovasi dan pengembangan teknologi. Tanpa adanya kerja sama yang baik, digitalisasi ini juga berisiko hanya menguntungkan destinasi yang lebih maju, dan destinasi kecil akan tetap tertinggal.

Digitalisasi yang Manusiawi: Melampaui Sekadar Aplikasi

Merespons tantangan ini Felix Panjaitan, pendiri platform easyticket.id, menegaskan bahwa digitalisasi sejatinya bisa diakses oleh semua pihak dari objek wisata besar hingga pelaku usaha kecil di daerah terpencil. Namun potensi itu tidak akan terwujud hanya dengan menyediakan perangkat lunak. Dibutuhkan program pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar teknologi benar-benar terserap dan dimanfaatkan secara produktif.

Pandangan tersebut didukung oleh hasil penelitian Oktafiani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan teknis yang intensif dan berkesinambungan terbukti meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, memperluas jaringan pemasaran, dan mengurangi kesenjangan berbasis digital. Ketika pengelola wisata kecil diberi ruang yang sesungguhnya untuk memahami ekosistem digital, mereka tidak lagi sekadar menjadi objek perubahan, melainkan aktor yang turut mengarahkan transformasi.

Di titik inilah makna digitalisasi yang memberdayakan menjadi relevan: teknologi tidak menggantikan kapasitas manusiawi, melainkan justru memperkuatnya. Sistem pemesanan dan manajemen tiket yang transparan juga berpotensi menekan kebocoran pendapatan daerah, sekaligus membuka peluang yang lebih setara bagi pelaku usaha kecil untuk hadir dalam peta digital pariwisata nasional.

Implikasi Kebijakan dan Arah ke Depan

Per 2024, Indonesia tercatat memiliki 6.016 desa wisata yang terdaftar di platform Jejaring Desa Wisata (Jadesta) milik Kemenparekraf melampaui target awal sebanyak 6.000 desa (Kemenparekraf, 2024). Namun keberhasilan kuantitatif ini perlu dibaca secara kritis. Pertambahan jumlah desa wisata yang tidak diiringi penguatan kapasitas digital yang sistematis berisiko hanya menghasilkan eksistensi formal di atas kertas, tanpa dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.

Pengalaman dari program pelatihan digitalisasi untuk pelaku UMKM di Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan oleh Universitas Riau menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam peningkatan kemampuan promosi digital dan pemanfaatan media sosial (Yuliana & Natalia, 2025). Model intervensi berbasis komunitas seperti ini perlu diperluas dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pengembangan desa wisata secara nasional bukan dijadikan program insidental.

Pemerataan infrastruktur internet melalui program Palapa Ring dan inisiatif sejenis tetap menjadi prasyarat yang tidak bisa dinegosiasikan. Konektivitas yang andal adalah fondasi dari segala bentuk partisipasi digital. Di sisi lain, kebijakan yang berpihak pada pelaku wisata kecil baik dalam hal akses ke platform agregator nasional maupun insentif adopsi teknologi perlu mendapat perhatian yang setara dengan dorongan digitalisasi destinasi-destinasi premium.

Digitalisasi pariwisata yang inklusif bukan soal siapa yang paling cepat memiliki aplikasi. Ini soal bagaimana transformasi digital bisa benar-benar menjangkau pemandu lokal di Nusa Tenggara Timur, pengelola warung di tepi Danau Toba, dan nelayan di desa-desa wisata Lampung bukan hanya resort bintang lima di Bali atau hotel butik di Yogyakarta.

Desa wisata dengan pantai biru dan tradisi nelayan yang autentik itu layak untuk ditemukan oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun agar bisa ditemukan, ia harus ada di peta digital. Dan agar bisa ada di peta digital, ia butuh lebih dari sekadar koneksi internet: ia butuh kapasitas, pendampingan, dan kebijakan yang memihaknya.

Digitalisasi pariwisata Indonesia sudah berada di jalur yang benar secara agregat. Tantangannya adalah memastikan bahwa perjalanan ini tidak meninggalkan siapa pun. Pertumbuhan yang tidak merata pada akhirnya rapuh dan pariwisata yang berkelanjutan, dalam arti yang sesungguhnya, harus dimulai dari pemerataan kesempatan untuk ikut serta dalam ekosistem digital yang kini semakin menentukan daya saing suatu destinasi.

Desa wisata yang autentik itu layak untuk ditemukan. Pertanyaannya: apakah kita mau memastikan teknologi benar-benar sampai ke sana?